SAATNYA WANITA PNS "BOLEH" MENJADI ISTRI KEDUA.

Sejak tulisan tentang wanita PNS menjadi istri kedua pernah saya tulis, ada beberapa email yang masuk ke saya. Rata-rata merasa bahwa ada ketidakadilan dari PP No 45 tahun 1980 tersebut. Ada yang merasa pasrah tapi ada juga yang ingin berontak, tetapi tidak mengetahui harus kemana suara pemberontakan ini diteriakkan.

Pada dasarnya saya juga tidak sepakat dengan PP ini, bukan karena saya mendukung wanita PNS untuk berpoligami, tapi saya melihat ada unsur diskriminasi dan pelanggaran hak azasi pada wanita PNS dengan terbitnya PP ini. Pertanyaan mendasar adalah;"apa bedanya wanita PNS dengan wanita non PNS khususnya hak untuk menikah?"

Sudah saatnya PP ini direvisi kembali. Wanita PNS dan non PNS mempunyai hak yang sama untuk mempunyai keluarga, yang salah satu caranya mungkin menjadi istri kedua. Andai suruh memilih, tentu semua wanita ingin menikah dengan jalan yang lapang, tanpa terelenggu dengan berbagai syarat dan peraturan yang mengikat bahkan cenderung menjerat hak azasi sebagai wanita, yaitu hak menikah dan dinikahi.

Tanpa bermaksud merendahkan wanita yang non PNS, saya ingin mencoba mengulas sosok wanita PNS dibanding Non PNS jika menjadi istri kedua. Ini semua semata-mata hanya ingin menyatakan bahwa betapa "piciknya" PP ini, PP yang telah mengkerdilkan hak seorang wanita PNS untuk menjadi istri kedua.

WANITA PNS MEMPUNYAI GAJI YANG PASTI SETIAP BULAN.
Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa yang namanya PNS itu (walau konon sedikit) tetapi setiap bulannya pasti menerima gaji. Dan gaji yang diterima PNS ini nyaris tidak pernah dipotong oleh ketidakhadiran si PNS di kantor.

Dengan pendapatan yang pasti,yang diterima wanita PNS, tentu sudah bisa menjamin hidupnya. Sehingga kalaupun si wanita PNS tadi menjadi istri kedua, keberadaan dirinya tidak sepenuhnya menjadi beban bagi calon suaminya. Artinya, hakimpun tidak akan terlalu berpikir terlalu dalam jika seorang suami mengajukan izin poligami dengan calon istri yang PNS.

Dengan pendapatan yang "pasti" tadi, tentu dalam persepsi hakim, wanita PNS ini bisa menghidupi dirinya, walau tentu kewajiban memberi nafkah ada pada suami. Selama ini, setiap ada perkara ijin poligami, hakim cenderung "berhitung" dengan pendapatan suami dengan istri dan anaknya yang ada serta kemungkinan jika menikah lagi. Misalnya seorang suami dengan penghasilan 5 juta setiap bulan, mempunyai 2 orang anak. Kemudian suami tersebut mengajukan poligami, maka hakim akan cenderung berhitung, 5 juta dibagi dengan jumlah keluarga (4 orang), maka tiap bulan rata-rata mendapat 1.250 ribu. Jika kemudian si suami menikah lagi dan mempunyai 1 orang anak lagi, maka rata-rata setiap orang adalah 900 rb.
Cukup dan layakkah setiap orang dengan 900 rb? Ini yang kadang menjadi pertimbangan hakim untuk menolak atau diterimanya permohonan ijin poligami.

Maka jika calon istri keduanya adalah PNS, maka tentu asumsi hakim tadi bahwa wanita PNS ini telah mampu menghidupi diri sendiri.Karena paling tidak gaji terendah seorang PNS adalah sebanding dengan UMR. Sehingga hitung-hitungan tidak sejlimet tadi. Karena tanpa dibiayai calon suamipun si wanita PNS bisa menghidupi diri sendiri.

2. WANITA PNS ADALAH ORANG BERPENDIDIKAN.
Untuk saat ini, menjadi PNS paling tidak ijazah terendah adalah SLTA, bahkan sekarang tak jarang menerima di strata 2. Dan tentu ada juga wanita-wanita PNS ada di dalamnya.

Kita tentu berharap semakin tinggi pendidikan seseorang, berbanding lurus dengan kedewasaan dan kematangannya dalam melihat dan menghadapi persoalan. Termasuk juga menentukan pilihan menjadi istri kedua. Wanita PNS kita ini tentu bukanlah sosok "Siti Nurbaya" yang hanya mengikut kehendak orang tua untuk menikah dengan Datuk Maringgih. Tetapi ketika seorang wanita PNS ini bersedia untuk menjadi istri kedua, semuanya telah dilalui dengan memperimbangkan masak-masak resiko menjadi istri kedua, dsbnya.

Bagi seorang hakim, tingkat pendidikan adalah "alat bantu" untuk menerangkan posisi istri kedua. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin ringan tugas hakim untuk menyadarkan hak dan kewajiban calon istri kedua. Maka jika seorang wanita PNS yang notabenenya berpendidikan, maka justru ini membantu hakim untuk memutus perkara ijin poligami yang diajukan calon suaminya.

Dari dua hal yang rasanya sangat substantif ini, sudah saatnya pemerintah mereview kembali PP 45 tahun 1980. Kembalikan hak wanita PNS kepada hak kodratinya. Sudah saatnya pemerintah melepas belenggu rezim lama dalam penerbitan PP ini. Di alam reformasi ini, kita lepaskan juga peraturan-peraturan yang tidak reformis, bahkan cenderung pelanggaran terhadap hak azasi manusia.

Tulisan ini bukan sebagai wujud dukungan saya terhadap poligami, tetapi semata-mata kegelisahan saya terhadap peraturan yang melanggar hak azasi manusia. Biarlah wanita dengan haknya, biarlah jka wanita PNS ingin menjadi istri kedua. Aturlah syaratnya, tapi jangan langgar hak azasinya.

Mari kita sama-sama mencoba menggemakan hak wanita PNS, bahwa wanita PNS juga punya hak sebagaimana wanita bukan PNS, yaitu hak untuk menikah. Dan kalaupun harus menjadi istri kedua, itu tentu bukan pilihan. Tapi jangan larang jika itu telah menjadi kodrat yang harus dijalani.Ayo wanita PNS, silahkan ajukan judicial review agar PP ini dicabut.